Massa yang tergabung dalam aliansi kelompok tani setempat mendesak agar lahan eks-HGU seluas ribuan hektar dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat, serta menuntut realisasi kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen.
"Kami menolak dengan tegas penerbitan dan pembaruan HGU di lahan eks PT Salim Ivomas Pratama di wilayah kami," ujar Koordinator Aksi, di lokasi unjuk rasa. Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa diperlakukan tidak adil selama puluhan tahun beroperasinya perusahaan di daerah tersebut dan meminta pemerintah pusat turun tangan.
Dalam aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian tersebut, perwakilan massa sempat membentangkan spanduk tuntutan dan meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memproses perpanjangan izin perusahaan. Warga mengancam akan mendirikan tenda dan memblokir akses jalan operasional jika tuntutan mereka terkait hak pengelolaan lahan tidak segera dipenuhi.
Sementara itu, pihak manajemen PT Salim Ivomas Pratama melalui perwakilan hukumnya menyatakan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pihak perusahaan mengklaim telah menjalankan program kemitraan dan pembinaan kelapa sawit dengan sejumlah koperasi serta kelompok tani lokal di sekitar area perkebunan secara berkala.
Konflik agraria ini diharapkan dapat segera dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir beserta BPN demi menghindari terjadinya bentrokan fisik di lapangan antara pihak pengamanan perusahaan dan warga.
Pada kegiatan demo didepan Kantor Bupati Rokan Hilir para demo sangat mengharapkan kehadiran Bupati untuk dapat bertemu dengan para demontrasi.
Orator demo menyampaikan bhwa kami jauh jauh datang dari Balai Jaya menuntut keadilan (Ronal)
